Rakor Tim FPR Dinas PUPR-P Lebong, Satukan Presepsi Soal Rekom Perizinan

oleh -279 Dilihat
oleh

Berandapublik.com – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan (PUPR-P) Kabupaten Lebong, menggelar rapat koordinasi (Rakor) Forum Penataan Ruang (FPR).

Rakor ini dilaksanakan di Aula Kantor Dinas PUPR-P Kabupaten Lebong, Rabu (8/2) siang.

Bupati Lebong melalui Asisten II Setda Lebong Dalmuji Suranto membuka kegiatan rakor, didampingi Kadis PUPR-P Lebong, Joni Prawinata dan OPD terkait di lingkungan Pemkab Lebong.

Asisten II Setda Lebong, Dalmuji Suranto meminta FPR yang sebelumnya disebut Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) terus melakukan koordinasi dan berpartisipasi aktif mengikuti isu isu dinamika pembangunan daerah.

“Untuk hasil yang maksimal dan efisian, kita mengharapkan komitmen dari FPR agar meningkatkan partisipasi aktif dari setiap anggotanya. Sehingga koordinasi maupun pengambilan keputusan di dalamnya dapat dilakukan secara tepat, akurat, efektif dan efisien,” kata
Dalmuji Suranto.

Pemkab Lebong kata Dalmuji Suranto, terus menunjukkan komitmen untuk mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang, agar semakin baik dan mampu mendorong terwujudnya visi dan misi Bupati Lebong.

Salah satu langkah yang diambil adalah meningkatkan kapasitas instrument penyelenggaraan penataan ruang, di antaranya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

” Kita ketahui bersama, bahwa penyelenggaraan penataan ruang di Pemkab Lebong pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, harmonis dan berkelanjutan,” tambah Dalmuji Suranto.

Sementara itu, Kadis PUPR-P Lebong, Joni Prawinata menerangkan, rapat forum ini dalam rangka menyamakan presepsi sehubungan rekomendasi perizinan di daerah itu yang dievaluasi FPR.

“Ini sebagai dasar tim FPR untuk mengevaluasi sebelum perizinan dikeluarkan,” Jelas Joni Prawinata.

Dia menyebut, penataan ruang merupakan ujung tombak dari pembangunan di seluruh aspek yang ada di wilayah Lebong. Oleh karena itu, adanya forum ini bertujuan untuk merumuskan bersama permasalahan yang perlu dicarikan solusi kaitannya dengan pengendalian tata ruang di Kabupaten Lebong.

“Terkait penataan ruang seluruh stakeholder, seluruh wilayah, dan seluruh OPD, ini harus bekerjasama.” pungkas Joni Prawinata. (jmd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *