Tak Ada Kesimpulan Mediasi Dengan PT BRS, Forum 11 Desa Akan Demo di Pemda dan DPRD Bengkulu Utara

oleh -215 views

Berandapublik.com – Pasca Insiden berdarah di lokasi PT BRS dengan forum perwakilan 11 desa penyangga beberapa hari lalu yang menyebabkan 2 orang terluka, hari ini melakukan mediasi.

Sebelumnya beberapa waktu lalu diperoleh informasi dari Supriadi, Ketua Forum perwakilan 11 desa penyangga PT BRS kepada awak media berandapublik.com, aktifitas PT BRS dihentikan sementara dari tanggal 1 – 8 November 2022 dan berdasarkan keterangan managemen PT BRS, akan ada tim B yang turun pada hari ini, 8/11/22. Kesepakatan itu diambil setelah insiden tanggal 31 Oktober akhir bulan lalu.

Hari ini sesuai kesepakatan mediasi antara perwakilan forum 11 desa penyangga dengan PT BRS kembali dilanjutkan di Kantor BRS di Desa Pukur Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara. Selasa, (8/11/22).

Saat dihubungi awak media berandapublik.com, melalui pesan singkat WhatsAppnya, Ketua forum 11 desa penyangga mengatakan, hari ini sudah dilaksanakan kembali mediasi antara PT BRS dengan Forum 11 desa penyangga. Namun Supriadi menjelaskan, dalam mediasi ini belum ada kesimpulan apa apa.

” pada mediasi sebelumnya, managemen PT BRS mengatakan, tim B akan turun dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bengkulu utara. Ternyata pihak managemen PT BRS bohong. Yang datang hanya satu orang dari Kanwil ART- BPN Provinsi dengan jabatan kasi, dan 2 orang dari ART-BPN Kabupaten Bengkulu Utara,” kata Supriadi.

Supriadi menjelaskan kedatangan Dari ART-BPN baik provinsi maupun dari Bengkulu Utara itu, hanya menerangkan soal pengajuan pembaharuan PT BRS, tidak menceritakan masalah HGU yang menjadi tuntutan masyarakat.

” PT BRS tidak memiliki HGU, yang memiliki HGU hanya PT Varitas Indah,” imbuh Supriadi.

Masih keterangan Supriadi, karena tidak adanya kesepakatan dalam mediasi ini, dia menanyakan kepada manager PT BRS, siapa yang bertanggung jawab atas aktifitas PT BRS, yang tidak memiliki HGU, tetapi masih tetap berjalan.

” karena tidak adanya kesepakatan, saya bertanya kepada maneger PT BRS, siapa yang bertanggung jawab dengan aktifitas perusahaan yang tanpa HGU?. Dari meneger BRS diperoleh informasi, yang bertanggung jawab adalah Pak Abdullah, Asisten 1 Pemerintah Daerah Bengkulu Utara,” terang Supriadi.

Karena tidak adanya kesimpulan dan keterangan yang diperoleh dari maneger PT BRS tersebut, kata Supriadi, pihaknya yang tergabung dalam 11 desa penyangga akan melakukan aksi demo di kantor Pemda dan kantor DPRD Bengkulu Utara. Namun supriadi belum mau merangkan kepada awak media kapan aksi itu akan dilakukan.

Mediasi ini dihadiri Yuspito dari kanwil ART- BPN Provinsi Bengkulu dan Mulya dari ATR- BPN Bengkulu Utara, perwakilan Polres Bengkulu Utara Aljum Fitri, SH dan Kapolsek Air Besi Ipda Joko Susanto, SH dan pendamping 11 desa Penyangga, Nurhasan, AR.

Hingga berita ini dimuat, kami masih berusaha mencari kontak untuk menghubungi Abdullah, Asisten 1 Bengkulu Utara, meminta hak jawabnya atas keterangan yang disampaikan pihak PT BRS maupun dari ketua Forum 11 desa Penyangga.(mag)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.