Pemda Lebong Kembali Dipinta Copot Oknum Camat Pelaku VCS dan Segera Diproses Hukum

oleh -323 views

Berandapublik.com – Pemda Lebong kembali dipinta warga yang mengatasnamakan masyarakat Kabupaten Lebong Untuk mencopot Oknum Camat dalam Vidio Call Sex (VCS) beberapa hari lalu.

Karena dinilai melakukan perbuatan tidak terpuji dalam VCS itu, membuat masyarakat Kabupaten Lebong gerah dan meminta oknum camat tersebut segera dicopot.

Seperti yang disampaikan Ketua LSM Gemuru Kabupaten Lebong, Rozy Antoni, kepada awak media berandapublik.com.

Rozy menuntut pejabat yang masih aktif pelaku VCS di lingkungan Pemkab Lebong itu segera dicopot. Karena perbuatannya itu dinilai sudah meresahkan masyarakat di Kabupaten Lebong.

“Jadi statusnya tidak sertamerta, LA seolah-olah menjadi korban saja. Tapi, perbuatannya ini dilakukan secara sadar. Artinya, ini memang sudah direncanakan dan patut dicopot dari jabatannya. Apalagi sumpah dan janji sebagai abdi negara itu ada,” ujar Rozy. Sabtu (12/11).

Lebih jauh, pria yang akrab disapa Toni Botol ini, menjelaskan, tindakan yang dilakukan LA sangat tidak pantas dan membuat resah warga. Karena itu, ia berharap polisi segera bertindak menangkap pelaku.

Toni menyebut, sebagaimana UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diciptakan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak-anak dan perempuan.

Dalam UU tersebut kata Toni, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

“Karena videonya dilakukan secara sadar, meresahkan masyarakat dan generasi bangsa. Tentu kita sebagai masyarakat merasa dirugikan. Maka, kita minta juga diproses hukum,” tegas Toni Botol.

Toni juga mengatakan, pejabat LA ini juga telah mengambil sumpah/janji jabatan sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017. Karena itu, dirinya meminta Oknum camat tersebut statusnya sebagai pelaku dalam vidio itu segera diproses.

“Ini kalau tidak segera diambil sikap tegas, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemkab akan menurun. Tentu, harus segera diproses,” pungkas Toni Botol.(jms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.