Paripurna, DPRD Tanjab Timur Sampaikan Nota Pengantar Dua Ranperda

oleh -12 views

Berandapublik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengadakan rapat paripurna dalam rangka penyampaian Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Saidina Hamzah, S.E, didampingi unsur pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sedangkan dari Eksekutif hadir Sekretaris Daerah Tanjab Timur beserta jajarannya. Senin, (20/6/2022).

Dalam penyampaiannya, DPRD melalui juru bicaranya, Hj. Tri Astuti Handayani mengajukan2 rancangan peraturan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu :

  1. Ranperda tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
  2. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren.

Menurutnya, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lebih lanjut, Ia mengatakan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 menyebutkan, bahwa perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan perpustakaan di wilayah daerahnya dan juga ditegaskan dalam Undang-U dang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang secara eksplisit mengatur kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakkan daerah dibidang perpustakaan.

“Dengan ini DPRD Tanjab Timur melalui haknya mengusulkan ranperda pengelolaan perpustakaan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat,” ungkapnya.

Hj. Astuti juga mengatakan, tentang ranperda penyelenggaraan pondok pesantren merupakan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewajiban dalam mencapai tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan UUD NRI 1945, untuk mewujudkan melalui jenjang pendidikan formal melalui jenjang konsep pesantren.

“Dalam melaksanakan fungsi pendidikan tersebut, pemerintah daerah memberikan dukungan dan fasilitas terhadap penyelenggaraan pesantren, dalam kesempatan ini pula kami mengusulkan ranperda tentang penyelenggaraan pondok pesantren, untuk memberi kepastian terhadap fasilitas penyelenggara pendidikan melalui jenjang pendidikan di pesantren,” pungkasnya.(pbp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.