Berandapublik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menggelar Rapat Paripurna masa persidangan II Tahun 2022-2023 dengan agenda penyampaian tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022, di Gedung Utama Paripurna DPRD Tanjab Timur. Rabu (29/3/23).
Paripurna dibuka langsung oleh Ketua DPRD, Mahrup didampingi Wakil Ketua, Saidina Hamzah, Sekwan DPRD, Saparudin, para Anggota DPRD juga dihadiri langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, Romi Hariyanto, Forkompinda, para Staf Ahli Bupati , Asisten Setda, para Kepala OPD, dan Pejabat Administrator serta undangan lainnya.
Bupati Romi Hariyanto, mengucapkan terima kasih kepada fraksi Golkar dan fraksi PAN yang mana mengapresiasi terhadap pembangunan infrastruktur , jembatan sebagai akses antar daerah hingga sentra perekonomian agar dilanjutkan.
Kemudian, dipaparkannya terkait dengan fraksi Golkar terkait capaian kinerja sektor perikanan, dapat kami jelaskan bahwa sektor perikanan merupakan salah satu sasaran dalam tujuan misi pertama, sasaran sektor perikanan dengan indikator laju pertumbuhan PDRB capaian tahun 2022 sebesar 3,37 Persen.
Adapun permintaan fraksi Bukan Bintang Indonesia, terkait outcome dan output dari program kegiatan, sambung Bupati, telah diampaikan didalam dokumen LKPJ.
Lebih lanjut, menanggapi pertanyaan yang disampaikan fraksi RNR terkait sewa pengelolaan rusunawa dan langkah-langkah juga harga pinang yang anjlok. Disampaikan Bupati bahwa biaya sewa rusunawa belum termasuk dalam PAD dan saat ini digunakan untuk operasional rutin rusunawa yang dikelola oleh dinas perumahan dan pemukiman karena rusunawa masih aset kementrian PUPR.
Bupati juga menyampaikan terhadap pertanyaan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun anggaran 2022, yang menjadi pertanyaan fraksi PDI Perjuangan, fraksi Golkar, fraksi RNR, bahwa Silpa merupakan penerimaan pembiayaan tahun 2022 sedangkan Silpa Tahun 2022 yang menjadi penerimaan pembiayaan tahun 2023.
Rinciannya, sebesar Rp.98,826,213,076,86 yang diperoleh dari selisih realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp.1.127.726.646.692,07. Belanja daerah sebesar Rp.1.177.134.671.246,02 dan akumulasi pembiayaan Netto sebesar Rp.148.234.237.630,81.
“Terhadap perhitungan pendapat asli daerah dapat kami jelaskan realisasi PAD tahun 2022 sebesar Rp.59.181.062.322,07 atau 89,56 persen dari target yang ditetapkan,” kata Bupati.
Lebih lanjut, Bupati juga menanggapi pertanyaan fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR), terkait BUMD bumi samudra yang mempunyai core bisnis penjualan energi listrik ke PLN namun ketersedian listrik PLN di propinsi Jambi surplus.
Di akhir tanggapan Bupati, untuk pertanyaan yang sifatnya teknis harus dijelaskan secara terperinci diantaranya terkait Investasi, Bimtek Desa, Gaji, Insentif tenaga medis, status hukum PNS, pengelolaan. (pbp)
