Minta Kejelasan Status PT BRS, Forum 11 Desa Geruduk Kantor DPRD dan Pemda Bengkulu Utara

oleh -346 views

Berandapublik.com – Masyarakat yang tergabung dalam Forum 11 Desa Penyangga PT. BRS geruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Utara.

Masyarakat yang tergabung dalam Forum 11 desa Penyangga PT BRS, melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD dan Kantor Pemda Kabupateb Bengkulu Utara dipimpin dan dikoordinir oleh ketua Forum 11 desa penyanga, Supriadi, didampingi Nurhasan HR.

Sekira pukul 13.00 WIB, ratusan massa mendatangi Kantor DPRD Bengkulu Utara (BU) yang diterima Waka 1 Juhaili, Sp, didampingi Waka 2 Herlianto, S Ip, serta Ruzianto dan Beni Bumansyah di ruang rapat DPRD Bengkulu Utara. Senin, (14/11/22) kemarin.

Di depan para Wakil Rakyat ini Supriadi menyampaikan, Aksi yang dilakukan masyarakat yang tergabung dalam 11 Desa Penyangga hari ini, karena merasa benar-benar sudah dipermainkan. Mulai dari beberapa kali mediasi, baik di kabupaten, Provinsi bahkan sampai ke Istana Negara. Namun persoalan ini belum kunjung selesai.

” PT. BRS ini tidak terdaftar di Pusat (Jakarta-red), untuk apa dipertahankan. kami mintak kepada DPRD Kabupaten, hadapkan kami ke pemda. Karena dari pihak Perusahaan BRS mengatakan, beroperasinya sekarang ada izin atau rekomendasi dari asisten 1,” kata Supriadi.

kami tidak ingin lagi mediasi-mediasi di ruangan yang megah, itu kami mintak sebagai wakil kami, mari kita bersama-sama masyarakat, kami ingin kita sidang di jalan bersama masyarakat ini. Biar masyarakat tahu, tidak ada yang ditutup-tutupi,” imbuh Supriadi.

Supriadi juga menyampai, masyarakat Forum 11 desa penyangga minta klarifikasi Asisten 1 Pemda, atas dasar apa diberi izin oprasi kembali PT BRS, dan berharap DPRD Bengkulu Utara untuk mempelajari kembali sertifikat PT BRS tersebut.

” Kami sudah mendatangi PT BRS mempertanyakan ke pihak ATR- BPN, jawabnya seperti itu saja. Kami kecewa sekali, setelah membuat perjanjian stop aktipitas sementara menunggu Tim B datang dari pusat, yang datang hanya ATR-BPN Kabupaten dan Kasi kanwil Provinsi. Apa maksudnya?, kami bingung. Masyarakat 11 desa penyangga mau dibenturkan dengan sauadara kami yang kerja di PT tersebut. Kami meminta kembali agar pemda menutup aktifitas PT BRS sampai ada kejelasan yang sesuai aturan dan regulasi yang ada.” Ujar Supriadi.

Nurhasan HR selaku pendamping masyarakat 11 desa penyangga juga membeberkan di depan para wakil rakyat Bengkulu Utara ini, dan menyampaikan dengan gamblang tentang PT BRS.

” HGU ini belum berani kita katakan sah secara hukum, karena sertifikat ini adalah bukti kepemilikan tertulis HGU 01 milik Varitas Indah. Kemaren kita pertanyakan mengenai pelepasannya, pihak ATR-BPN Bengkulu Utara dan Kanwil belum bisa memperlihatkan bukti pelepasannya. Dari alamat saja kita masih meragukan. Di Bengkulu Utara ini, desa sama dengan kecamatan Kerkap ini tidak ada setahu kami, Ini menurut kami jangal, kami menduga, jangan-jangan ini pulsu dan ada mafia tanah ini, sudah kita laporkan.” kata Nurhasan HR.

Setelah melakukan pertemuan di ruang rapat DPRD Bengkulu Utara, dengan didampingi Waka 1, massa melanjutkan aksi ke Kantor Pemkab Bengkulu Utara.

Kedatangan aksi ini disambut oleh Asisten 1 Setdakab Bengkulu Utara, Dullah, SE dan perwakilan Pemkab Bengkulu Utara

Pertemuan ini sempat memanas, Asissten 1 nyaris terpancing emosi saat melakukan audensi bersama warga di depan Kantor Pemkab Bengkulu Utara. Beruntung tidak sampai terjadi kericuhan yang lebih besar, karena langsung dilerai aparat keamanan yang siaga di lokasi tersebut.

Dalam pertemuan itu Dullah menerangkan, dirinya tidak memberi izin operasi PT BRS. Hanya pihak Perusahaan datang membawa berkas perizinannya.

“Saya tidak memberi izin oprasi PT BRS ini. Dari perusahaan datang ke sini membawa berkas perizinannya, saya terima. Kalau kelengkapanya ada ya.. saya tidak bisa untuk menghentikan mereka. Setelah mendengar apa yang disampaikan saudara dari forum 11 desa tentang HGU BRS, Beri waktu kami mempelajari dulu. Kita akan buat kesepakatan kembali, stop aktifitas sampai jelas HGU PT BRS ini.” Kata Dullah.

Hasil pertemuan itu, disepakati, dalam waktu dekat Pemkab Bengkulu Utara akan menyurati pihak manajemen perusahaan PT BRS, untuk meminta perusahaan menghentikan sementara semua aktifitas perkebunan sampai Tim B dari Pusat turun ke kelokasi hingga ada titik terang mengenai polemik HGU perusahaan. Namum warga juga diminta untuk menunggu kebijakan Pemkab Bengkulu Utara mengenai penutupan perusahaan ini.(mag)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.