Masyarakat Meminta Pertanggungjawaban Kades Lubuk Tanjung, Memperbaiki Sertifikat Yang Salah

oleh -156 views

Berandapublik.com – Pembuatan Sertifikat Program Nasional (Prona) di Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara terjadi konflik.

Pasalnya, sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat gambar dan ukurannya tidak jelas tertera di setifikat tersebut. Sehingga masyarakat merasa keberatan dan akan dikhawatirkan timbul permasalahan di kemudian hari.

Salah seorang masyarakat Lubuk Tanjung yang enggan namanya dimuat menyampaikan kepada awak media, permasalahan prona tersebut sudah disampaikan kepada pemerintahan desa, namun belum ada tindakan penyelesaian dari kepala desa.

“sudah menyampaikan kepada Kades Lubuk Tanjung, kami keberatan dengan sertifikat prona yang kami ajukan, karen gambar dan ukuran tanah kami belum jales. Apakan nanti akan jadi masalah lagi bagi kami,” kata Sumber.

Diakui sumber, beberapa waktu lalu sudah menyampaikan hal itu kepada pihak pemerintahan desa melalui kadun. Namun kata sumber, mereka diminta dana tambahan untuk biaya perbaikan sertifikat tersebut.
“Melalui Kadun sudah kami sampaikan, tapi kami diminta lagi pungutan untuk biaya perbaikan. Sedangkan kami sudah lunas semua membayar. Sesuai intruksi dan penyampaian kepada masyarakat, sudah bayar terima sertipikat. Lah iniā€¦? kami dimintak bayar lagi, kan aneh. Pertangungjawaban Pemdes mana dan ini sangat kami sayangkan,” tambah Sumber.

Lebih lanjut dikatakan sumber, keluarganya menerima lebih dari 3 sertipikat, yang membuat bingung ukurannya beda dengan tanah yang dimiliki.
” yang belum kami menengerti, kok gambar beda dengan tanah milik kami. kemudian kami mohon ada kebijakan dari pemdes untuk melakukan kroscek ulang dan mengumpulkan kami yang sertipikatnya belum jelas. kami sangat tidak puas dan sangat merasa dirugikan,” jelas Sumber.

Sumber juga menyebut, permasalahan sertifikat prona, minta kepada pemdes untuk menangapinya, jangan seolah olah masyarakat tidak mengerti sama sekali, dan menolak untuk dua kali bayar untuk perbaikan sertipikat ini.

Ditanya awak media, apakah ukuran tanah di sertifikat tersebut melenceng dari ukuran sebenarnya ?. Dengan kesal sumber menyampaikan,
“kami jalas-jelas bingung. sertipikat tanah bangunan rumah kok jadi sertipikat tanah pertanian, ukurannya pun tidak ada dan tidak seperti prona kades tahun dulu,” tambah sumber.

Sumber mencontohkan, ada salah satu warga yang sertipikatnya benar-benar tidak bisa dibaca. Kalau dilihat peta gambar tanahnya, menjadi hilang bentuk. Tanah persegi empat menjadi berbentuk lupis.

Selain itu, kepada awak media sumber membeberkan, beberapa kegiatan di Desa Lubuk Tanjung belum juga rampung dan pemanfaatannya belum maksimal untuk masyarakat. Seperti Sumur Bor, dan rabat beton tahun 2021.
“di bulan Januari 2022, masih saja melakukan kegiatan. Kami kira ini sangat tidak benar, logika kita saja angaran 2021 selesailah 2021. ini kemaren januari 2022 masih saja dilanjudkan,” imbuh Sumber.

Sumber berharap, pihak pemerintahan desa jangan main- main dalam pengelolaan dana desa, karena dana desa ini benar-benar pemanfaatannya untuk masyarakat.

Ketika ditemui awak media beberapa waktu lalu di kantor desa, Riska, bendahara desa Lubuk Tanjung, membenarkan hal tersebut,

” iya, kegitan di desa kami ini ya seperti itu pak. Mungkin kepala desa kami lagi pusing banyak masalah. uang pun kepada saya suda tidak ada lagi,” jelas bendaharanya sambil tersenyum,

Awak media sudah mencoba menghubungi kepala Desa Lubuk Tanjung melalui telepon selulernya, untuk meminta keterangannya atas permasalahan tersebut. Karena tidak terhubung, kami sudah menyampaikan kepada prangkat desa untuk di sampaikan kepada Kadesnya. (ape).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.