Masa Persidangan III, DPRD Tanjab Timur Laksanakan Rapat Paripurna

oleh -42 views

Berandapublik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) menggelar rapat paripurna masa persidangan III tahun 2021-2022 di ruang utama gedung DPRD Tanjab Timur. Selasa, (14/6/2022).

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Tanjab Timur, Saidina Hamzah, S.E, dan didampingi Sekda Tanjab Timur, Sapril, S.E, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi – fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2021.

Lima fraksi DPRD Tanjab Timur melalui juru bicaranya silih berganti menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Pengantar ranperda tersebut.

Adapun fraksi PDI Perjuangan dan fraksi Partai Amanat Nasional secara umum memberikan pandangan agar para OPD menyiapkan semua dokumen dan data secara matang pada saat pembahasan sehingga proses pembahasan dapat berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan ditetapkan.

Kemudian Fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR), selain juga meminta kepada OPD agar menyampaikan dokumen-dokumen di tingkat pembahasan nanti harus sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran serta menyampaikan laporan fisik dan keuangan secara terperinci program maupun kegiatan sesuai dengan DPA awal.

Pihak fraksi Restorasi Nurani Rakyat juga memberikan pandangan dan saran dengan meminta penjelasan selisih angka silpa pada Nota pengantar LKPJ 2021 sebesar Rp153.047.191.885.06 dan angka silpa pada Nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 sebesar Rp151.720.237.630.81.

Bukan hanya itu, Fraksi RNR turut menegaskan kepada Kadis Pendidikan agar segera mencabut kebijakan larangan pembelajaran tatap muka, yang saat ini berlangsung bagi peserta didik yang belum vaksin. Pihak fraksi RNR menganggap itu sebagai upaya untuk menghilangkan hak anak untuk mendapat layanan pendidikan.

Selanjutnya, fraksi RNR kembali mengingatkan Pimpinan Dewan untuk tidak menyimpan dan merahasiakan laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan yang telah diserahkan BPK. Serta, penjelasan serta rincian terkait jumlah dana CSR dari total seluruh perusahaan se-Kabupaten Tanjab Timur untuk tahun 2021 juga menjadi pandangan oleh fraksi Restorasi Nurani Rakyat.

Sementara itu, fraksi Golongan Karya meminta kepada Pemda untuk segera menindaklanjuti catatan dan rekomendasi yang telah diberikan BPK agar tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Lalu dalam orientasi anggaran belanja, pihak fraksi Golongan Karya meminta OPD untuk memprioritaskan kebutuhan masyarakat dibandingkan kebutuhan birokrasi.

Dilanjutkan oleh fraksi Golongan Karya, terhadap sektor PAD, pihaknya mendorong pemerintah untuk melakukan upaya secara intensifikasi dan ekstensifikasi serta melakukan inovasi sehingga dapat dikonversi menjadi PAD.

Sedangkan fraksi Bulan Bintang Indonesia (BBI), selain dari mengharapkan agar sebelum pembahasan dimulai seluruh dokumen yang diperlukan dalam pembahasan segera disiapkan, fraksi BBI sangat mengharapkan seluruh OPD agar dapat menyampaikan program apa saja yang tidak terlaksana pada tahun 2021.

Lebih lanjut, pihak fraksi BBI sangat menyayangkan silpa pada Nota pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021 dan memohon penjelasan yang rinci dan akurat begitu besar atas nilai silpa tersebut.

Bersama dengan pandangannya, fraksi BBI memohon penjelasan tentang aset lancar dalam nota pengantar sebesar Rp186.825.226.594,70 dan memohon agar dokumen dalam pembahasan dapat disajikan dengan baik dan transparan.

Selain itu, lima fraksi DPRD Tanjab Timur turut memberi selamat kepada Pemkab Tanjung Jabung Timur yang telah meraih WTP sebanyak 5 kali berturut-turut.

Dalam rapat paripurna tersebut, hadir pula unsur Forkompinda Kabupaten Tanjab Timur, Staf Ahli, Asisten Setda, serta Kepala OPD lingkup Pemkab Tanjab Timur.(pbp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.