Ketua FPR Bengkulu Pertanyakan Kinerja Kejari, Dalam Kasus Dugaan Korupsi RDTR Benteng

oleh -92 views

Berandapublik.com – Penanganan kasus dugaan korupsi RDTR yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah, (Benteng) yang sudah naik ke penyidikan beberapa bulan lalu, disoroti ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) FPR, Rustam Efendi.

Rustam Efendi meminta Kejari Benteng segera menetapkan tersangka, jangan main-main dan terkesan tarik ulur dalam menyelesaikan kasus.

Menurut Rustam Efendi, kasus ini bukan lagi rahasia umum dan meminta kejari Benteng mengusut masalah ini sampai tuntas.
“Kita minta kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, segeralah menetapkan tersangka dan jangan main-main serta tarik ulur. Kasus ini sudah bukan rahasia umum lagi, jadi kita minta kejari Benteng bersungguh-sunguh dan mengusut masalah ini sampai keakar-akarnya,” kata Rustam. Senin, (27/9/21).

Rustam Efendi mengingatkan pihak Kajari Benteng, jangan hanya sekedar membahagiakan masyarakat Bengkulu serta jangan sampai Kasus ini nanti menyentuh sebatas oknum kelas terinya saja.

“Kami ingatkan pihak kejari Benteng, jangan pernah main-main dan jangan sekedar membahagiakan publik Bengkulu, dan pihak kejari jangan sampai kasus ini nanti hanya menyentuh sebatas oknum-oknum kelas terinya saja,” ujar Rustam.

Seperti pemberitaan di media rakyatbengkulu.com, edisi tanggal (22/7) lalu, dengan judul ” Dugaan Korupsi RDTR Naik Penyidikan ” Dengan isinya, Kejari Kabupaten Bengkulu Tengah menaikan status dugaan tindak pidana korupsi penyusunan kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2013 dan 2014 dari penyelidikan ke penyidikan.

Surat perintah penyidikan (Sprindik) sudah ditandatangani langsung oleh Kajari Bengkulu Tengah, Dr. Lambok Marisi Jacobus Sidabutar, SH, MH.

“Kita Kejari Benteng saat ini memang sudah meningkatkan penanganan kasus tindak pidana korupsi dalam penyusunan RDTR kawasan Kabupaten Benteng tahun 2013 dan 2014 ke tahap penyidikan pidana khusus,” tegas Lambok pada saat press rilis Kejari Benteng. (22/7).

Ia menambahkan, karena kegiatan penyusunan RDTR ini meliputi tahun 2013 dan tahun 2014 maka pihaknya sudah menandatangani dua surat perintah penyidikan, yakni surat perintah penyidikan untuk kegiatan penyusunan RDTR tahun 2013. Kemudian menerbitkan satu surat perintah penyidikan lagi untuk penyidikan kegiatan penyusunan RDTR tahun 2014.

“Surat perintah penyidikan memang kita terbitkan terpisah yakni dua surat perintah penyidikan. Sebab kegiatan RDTR ini yang kita selidiki ini tahun 2013 dan 2014, kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berbeda makanya dipisah di pidana khusus,” terangnya.

Lanjut Lambok, kemudian untuk saksi yang sudah diperiksa hingga saat ada sekitar 11 saksi. Untuk besaran nominal kerugian negara masih dilakukan penghitungan.

Untuk diketahui anggaran kegiatan RDTR ini memakan anggaran yang mencapai Rp 647 juta. Anggaran Rp 647 juta tersebut terdiri dari anggaran tahun 2013 senilai Rp 317 juta dan anggaran tahun 2014 senilai Rp 330 juta.

“Kemudian selama ini kita juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi terkait dugaan korupsi ini. Kedepan kasus ini akan terus kita selidiki hingga penetapan tersangka terhadap kasus penyusunan RDTR ini,” jelas Lambok.

Dugaan fiktif ini diawali karena adanya laporan masyarakat kepada Kejari Benteng. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Kejari Benteng langsung melakukan tindak lanjut dengan memanggil pihak terkait untuk mendapatkan keterangan,” sambung Lambok.

Menurut Rustam, dari pemberitaan itu sudah sangat jelas, dan dia berharap segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan Korupsi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
“pemberitaan tersebut sangat jelas, dan kami berharap kejari Benteng segera menetapkan tersangkanya,” tutup Rustam.(ans)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.