Kebijakan Pemerintah Dan Analisa Dampaknya Kepada Masyarakat

oleh -96 views

Oleh : Asri Ariska
Pimpinan Umum Berandapublik.com

Pandemi Covid -19 sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia pada tahun 2020, mengakibatkan adanya penurunan kepada semua komponen produk domestik bruto (PDB), kecuali pengeluaran konsumsi pemerintah.

Komponen produk domestik bruto (PDB) yang mengalami penurunan, bahkan kontraksi disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pertumbuhan perekonomian Indonesia termasuk dalam kategori krisis.

Perekonomian krisis terlihat dari kontraksi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 2,19 persen. Komponen yang sangat berpengaruh adalah pengeluaran konsumsi rumahtangga dan pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumahtangga.

Pengeluaran konsumsi rumahtangga dan pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumahtangga ini juga menurun karena adanya kebijakan dari pemerintah akan upaya pemulihan perekonomian pada saat ini.

Pemerintah mengadakan kebijakan dalam berbagai aspek guna memajukan perekonomian Indonesia, lebih difokuskan pada kebijakan fiskal dan moneter.

Kebijakan fiskal banyak ragamnya, salah satunya insentif pajak yang membuat para masyarakat merasa keringanan akan kewajiban mereka dan tidak mempengaruhi perekonomian mereka sehingga masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti sebelumnya.

Pemerintah melakukan kerja sama dengan Bank Indonesia untuk memajukan kebijakan moneter. Kebijakan ini bertujuan menurunkan jumlah uang yang beredar dan suku bunga pada bank. Saat suku bunga mengalami penurunan, pada saat itu juga para investor menginvestasikan kepemilikan mereka kembali.

Semua kebijakan yang telah dirancang oleh Pemerintah memiliki tujuan agar output pendapatan pada PDB dapat kembali seperti semula dan mengalani peningkatan. Selain itu, agar Indonesia mengalami inflasi kembali dan tingkat pengangguran di Indonesia berkurang.

Dapat disimpulkan ekonomi di Indonesia berdasarkan fakta saat ini semakin membaik karena adanya rancangan kebijakan dari Pemerintah Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi (PDB) sebesar 3,69 persen sepanjang tahun 2021, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sempat mengalami kontraksi. Struktur ekonomi secara spasial didominasi oleh beberapa provinsi di Pulau Jawa sebagai kontribusi terbesar dan pesatnya peningkatan pada kinerja ekonomi.

Akan tetapi, ketika perekonomian mulai berangsur membaik, Indonesia dihadapkan dengan beberapa persoalan lain. Ada 3 hal yang menurut penulis menjadi keluhan masyarakat indonesia, yaitu :

  1. Adanya kenaikan harga dan langkanya minyak goreng di pasaran.
    Hal ini membuat kaum ibu antrian hampir di berbagai daerah untuk membeli minyak goreng. Ironinya, Indonesia penghasil sawit terbesar malah kelaparan di lumbung sendiri.
  2. Adanya Larangan Expor CPO. Larangan expor CPO yang diharapkan pemerintah yang dinilai penulis, untuk menstabilkan harga minyak di pasaran Nasional. Hingga harga terendah minyak goreng kemasan asalan Rp16 ribu.

Jelinya Pemerintah Pusat, ada keinginan mendongkrak pendapatan masyarakat petani sawit, hingga pemerintah mencabut palarangan expor CPO. Namun kebijakan ini belum membuat petani sawit bernafas lega. Malah petani sawit menjerit, karena harga hasil perkebunan sawit masyarakat rendah bahkan tidak laku dijual. Banyak pabrik menolak Tandan Buah Segar (TBS), Sehingga pemerintah daerah mengambil kebijakan lokal. Akan tetapi kebijakan daerah ini belum dirasakan oleh petani sawit.

  1. Penerapan Pembelian Minyak Pertamina Dengan Aplikasi.
    Belum lepas dari masa Pandemi Covid-19 seutuhnya. Ekonomi masyarakat yang dinilai belum stabil. Harga TBS Sawit rendah dan kebutuhan lain di pasar semua mengalami kenaikan. Pemerintah melalui PT. Pertamina mengambil kebijakan untuk membeli minyak dengan Aplikasi. Hal ini sangat berat dirasakan masyarakat, karena pengendara khususnya di pedesaan, tidak selamanya memiliki Hp Android.

Masyarakat pedesaan yang rata rata memiliki kenderaan roda dua, selain membeli di POM Bensin, juga membeli minyak di Pertamini bahkan di eceran toko masyarakat. Dengan demikian, jika menerapkan pembelian minyak kenderaan melalui aplikasi, tentu bagi masyarakat desa sangat memberatkan, karena harus memiliki hp android dan tingkat pendidikan masyarakat yang tidak semua tahu mengoperasikan HP android. Jangankan untuk membeli hp android, untuk mencukupi kebutuhan sehari haripun masyarakat sudah kalang kabut.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.