Kasus Mafia Tanah Di Lebong Diduga Ada Ketimpangan Hukum

oleh -469 views

Berandapublik.com – Pengusutan kasus mafia tanah di Kabupaten Lebong, diduga ada ketimpangan hukum. Dikarenakan dua laporan yang diusut Polda Bengkulu maupun di Polres Lebong belum ada tanda-tanda mengarah kepada PT Ketahun Hydro Energi (KHE).

Sebelumnya dalam perkara ini pihak Polda maupun Polres telah memanggil Zulfan Kahar, direktur PT KHE beberapa kali untuk dimintai keterangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua LSM Gemuru Kabupaten Lebong, Rozy Antoni yang akrab disapa Toni Botol kepada awak media berandapublik.com. Dirinya sangat menyayangkan atas dugaan ketimpangan hukum ini. Sebab, menurutnya rentetan awal pembebasan lahan dimulai dari PT KHE. malah ditetapkan HS tersangka tunggal mafia tanah di Lebong.

“Mereka yang datang ke Lebong dengan dalil ingin membebaskan lahan, dan meminjamkan seluruh dokumen milik warga untuk dibebaskan. Kok sekarang malah warga yang tersangka,” ujar Toni Botol. Jum’at (21/10/22)

Menurut Toni, ada tiga tersangka yang sudah ditetapkan di Polda Bengkulu. Namun, ketiga tersangka itu proses hukumnya tidak jelas. Tidak diumumkan ke publik seperti HS di Lebong.

Menariknya, sampai Toni. Dua dari tiga tersangka justru ikut nimbrung membantu PT KHE yang sedang melakukan kontruksi melalui PT SMS.

“Ini ada tiga tersangka di Polda. Kok ngak ditahan?. Kabarnya, malah mereka bebas berkeliaran dan tidak ditahan dan disidang. Lucunya, diduga salah satu tersangka sudah bekerja di salah satu perusahaan,” Jelas Toni.

Toni Botol berpendapat, kasus mafia tanah di Lebong ini harus diusut ulang melibatkan tim independen, seperti yang dibentuk Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Sebab dia meyakini, kasus mafia tanah ini melibatkan orang banyak, bukan tunggal.

“Jika perkara ini hanya warga yang ditetapkan sebagai tersangka, dan disidang. Maka perkara ini akan kami bawa ke Mabes Polri.” tegas Toni.

Antoni menyampaikan, sebelumnya penyelidikan kasus dugaan sindikat mafia tanah yang menyasar tanah sejumlah warga, terus bergulir di Polda Bengkulu dan Polres Lebong.

Dua laporan berkutat pada persoalan adanya upaya ‘penjarahan’ berupa balik nama kepemilikan tanah yang tanpa diketahui oleh korban. Masing-masing tanah tersebut berada di sejumlah titik di Desa Talang Ratu Kecamatan Rimbo Pengadang.

Dugaan adanya sindikat mafia tanah di seberang sungai Ketaun, Lebong, terungkap berkat Samiun. Samiunlah yang mengaku sebagai pemilik sah beberapa bidang tanah di Desa Talang Ratu.

Pihak Polda Bengkulu masih terus berupaya membongkar dugaan sindikat mafia tanah di Lebong, yang diduga melibatkan Direktur PT Ketaun Hidro Energi (KHE), Zulfan Zahar, dan Badan Pertahanan Nasional (BPN)

Keterlibatan Zulfan diungkapkan langsung Camat Rimbo Pengadang, Lasmudin, saat audiensi di DPRD Lebong pada 5 April 2021 lalu.

Selain Lasmudin, turut hadir dalam audidensi tersebut adik kandung Kades Teluk Dien, Jon Kenedi, perangkat pemerintahan, anggota dewan, dan perwakilan keluarga salah satu pemilik lahan, Mahmud Damdjaty.

Dalam audiensi tersebut, terungkap fakta bahwa Camat Lasmudin mengeluarkan surat bernomor 005/346/Kec-RP/2020 tanggal 12 November 2020, untuk menggelar mediasi, pada Jumat 13 November 2020.

Mediasi yang dihadiri unsur Tripika tersebut, mengacu pada surat permohonan PT KHE kepada Camat, bernomor 090/KHE-BUPATI/IX/2020, tanggal 1 Oktober 2020.

Pembebasan lahan ini melibatkan oknum yang diduga Komisaris PT KHE bernama Darwanta yang turut mengambil dokumen atas hak warga untuk pembebasan lahan.(Jmd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.