Gejolak Tabat Lebong-Bengkulu Utara, Pemda Lebong Gandeng Advokat Mantan Mensesneg

oleh -344 views

Berandapublik.com – Permasalahan Tapal Batas (Tabat) antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara kembali bergejolak, dalam kurun waktu pasca terbitnya Permendagri Nomor 20 Tahun 2015 tentang batas daerah antara dua Kabupaten ini.

Masalah batas wilayah antara Lebong dan Bengkulu Utara kembali memanas setelah rencana pemkab Bengkulu Utara akan melanjutkan pembangunan gapura yang berada di Bukit Resam.

Ketua Umum Ormas Garbeta Kabupaten Lebong, Dedi Mulyadi kepada awak media berandapublik Lebong menegaskan, jika tidak ditemukan solusi ataupun titik temu permasalahan ini, dikhawatirkan akan berdampak kepada masyarakat. Bahkan berpotensi komplik berkepanjangan antar masyarakat.

Menurut Dedi Mulyadi, berdasarkan permintaan masyarakat yang ada di Lima desa, yakni Padang Bano, Kembung, Sebayua, U’ei, dan Limas yang status desanya hilang akibat diterbitkannya Permendagri nomor 30 tahun 2015. Ia berharap agar Pemkab Lebong mengakomodir hak hak mereka sebagai warga negara dan bagian dari masyarakat Lebong.

” Kita tahu Pemkab Bengkulu Utara mempedomani Permendagri No 20 tahun 2015, tentang batas daerah antara Kabupaten Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam Permendagri tersebut menjelaskan titik koordinat, sehingga persi Pemda Bengkulu Utara tapal batas antara kedua Kabupaten sudah sesuai,” ujar Dedi Kamis, (27/10/2022) kemarin.

Ia menambahkan, Pemkab Lebong memiliki persi yang berbeda pula, jika kita mempedomani Permendagri No 20 tahun 2015 sama saja mengangkangi amanah Undang-Undang No 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong. Dalam UU No 39 tahun 2003, menyebutkan tentang luas dan peta wilayah Lebong secara global seluas 1.923 kilometer persegi. Semenjak terbitnya Permendagri tersebut berkurang menjadi 1.669 kilometer persegi.

“Jelas merugikan Lebong, selain berkurangnya luas wilayah secara administratif. Kabupaten Lebong juga mengalami pengurangan jumlah Desa, karena bukan hanya lima 5 Desa melainkan 23 Desa dan 7 Kecamatan di Lebong masuk dan menjadi wilayah administratif Kabupaten Bengkulu Utara jika kita berpedoman pada Permendagri No 20 tahun 2015 dengan titik koordinatnya,” ungkap Dedi.

Masih keterangan Dedi Mulyadi, saat ini Pemkab Lebong telah menyusun perumusan gugatan masalah tapal batas ke Mahkamah Konstitusi, dan akan menggunakan jasa advokasi pengacara nasional, yakni Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

” ormas Garbeta beserta masyarakat Lebong sepakat mendorong Pemkab memperjuangkan dan mempertahankan tanah ulayat, sesuai UU No 39 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong,” tutup Dedi Mulyadi.(jms)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.