DPRD Lebong Bahas RAPBD Tahun Anggaran 2023 Bersama OPD Mitra Kerja

oleh -112 views

Berandapublik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, melaksanakan Pembahasan perancangan APBD tahun anggaran 2023 Tingkat Komisi.

Acara ini dilaksanakan di Aula Rapat, gedung DPRD Kabupaten Lebong. Rabu, (2/11/22).

Pelaksanaan rapat pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2023 tingkat komisi yang dijadwalkan Badan Musyawarah dari tanggal 1 s/d 12 november 2023. Dari informasi yang diperoleh awak media, hari ini beberapa OPD yang telah melakukan pembahasan, antara lain Pertanian dan perikanan, Ketahanan pangan, Dikbud, Pariwisata pemuda dan olahraga, Dukcapil dan BPBD

Rangkaian Acara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang digunakan untuk acuan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023.

Penyusunan APBD, meliputi sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Prinsip penyusunan APBD, kebijakan Penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD dan hal khusus lainnya. APBD Tahun anggaran 2023 disusun berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berupa target, kinerja, program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Pemerintah Daerah yang disusun dalam RKPD harus sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyusunan APBD tersebut dilakukan dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dengan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur untuk pendapatan, belanja dan pembiayaan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pada pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan, berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik antara lain pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta pencapaian sasaran pembangunan.

Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Lebong Cahya Sectiantoro SH hari ini, Rabu, 2/11/22 menyampaikan,
” Selaras dan berdasarkan berbagai hal tersebut diatas Komisi I, II dan komisi III mengacu kepada Hasil Rapat Banmus, tentang tahapan pembahasan RAPBD Tahun 2023, seluruh komisi anggota atau ketua komisi di DPRD kabupaten Lebong, serentak melaksanakan pembahasan berbagai Program terkait RAPBD tahun anggaran 2023 bersama dengan OPD Mitra Kerja masing-masing komisi,” (jmd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.