Berandapublik.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyampaikan pandangan umumnya terhadap nota pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022.
Pada paripurna masa persidangan II tahun 2022-2023, dipimpin Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur, Mahrup didamping Wakil Ketua II DPRD Tanjab Timur, Gatot Sumarto dan Sekwan DPRD Saparudin di gedung DPRD Tanjab Timur. Selasa (28/3/23).
Juru bicara fraksi-fraksi membacakan pandangan umum. Fraksi PAN yang dibacakan Zilawati, memberi apresiasi kepada pemerintah atas LKPJ tahun 2022 dan Fraksi PAN sependapat dengan pemerintah bahwa perioritas pembangun tahun anggaran 2022, meningkatkan pembagunan infrastruktur yang berkualitas.
Fraksi PAN juga sependapat dengan progres report pemerintah pada capaian kinerja 2022 mempercepat ketersediaan infrastruktur umum secara merata dan berkeadilan.
“Dokumen LKPJ atas penyelenggaraan pemerintah tahun anggaran 2022 telah sesuai dengan konstitusi pasal 27 UU Nomor 32 Tahun 2024,” kata jubir.
Fraksi Golkar yang disampaikan Hj.Dewi Yulianti, menyampaikan pendapat atas beberapa hal. Yakni, salah satunya mengharapkan infratruktur antar desa agar cepat terlaksana agar terjadi peningkatan ekonomi, pertanian dan perkebunan.
Selanjutnya, fraksi Golkar meminta penyampaian dokumen LKPJ untuk dapat kami telaah pada tingkat fraksi. Dan meminta penjelasan terhadap sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2022.
“Kami dari fraksi Golkar setuju untuk dibahas dalam tingkat selanjutnya,” kata Jubir Golkar.
Fraksi PDI Perjuangan, disampaikan oleh Ermeida Siringo selaku juru bicara juga turut memberi pandangan. Fraksi PDI Perjuangan tidak henti-henti mengingatkan kepada seluruh OPD untuk menyiapkan semua dokumen dan data secara matang berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
Terhadap Silpa tahun 2022, fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan apakah Silpa berasal dari sisa dari kegiatan, atau kegiatan yang tidak dilaksanakan dan di dominasi oleh OPD mana saja.
Kemudian terhadap PAD tahun 2022, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan dan meminta penjelasan sumber-sumber pendapatan dari sektor mana saja yang mengalami penurunan.
Fraksi Bulan Bintang (BBI) yang disampaikan juru bicara Ambo Acok, meminta kepada saudara Bupati untuk menyiapkan data yang rinci karena mengingat pentingnya LKPJ untuk mengetahui sampai dimana pelaksanaan Visi – Misi dan program kegiatan Bupati yang telah dilaksanakan.
Fraksi BBI juga meminta kepada seluruh komponen yang terkait dengan LKPJ Bupati Tahun anggaran 2022 untuk mempersiapkan seluruh dokumen sebelum pembahasan. Sehingga pembahasan tidak terkendala hanya karena dokumen yang tidak lengkap.
Kemudian, fraksi Restorasi Nurani Rakyat (RNR) yang disampaikan juru bicara Yudi Hariyanto.EY, menyampaikan 17 poin pendangan terhadap nota pengantar LKPJ tahun 2022.
Beberapa penyampaian tersebut, fraksi RNR sangat menyayangkan terhadap rekomendasi untuk segera menindak kendaraan odol dari ram – ram sawit yang tidak memiliki izin. Fraksi RNR juga sangat kecewa atas besarnya angka Silpa Tanjung anggaran 2022.,serta rendahnya serapan keuangan sehingga berakibat tingginya Silpa.
Lalu, fraksi RNR mempertanyakan perhitungan maksimal dan ril Pendapatan Asli Daerah. Dan juga fraksi RNR mengingatkan kembali supaya aset Pemda yang diberhentikan dengan hormat untuk dapat dikembalikan status ASN sdr. dr. Medrin Joni. S.POG dan memulihkan nama baik beliau.(pbp)
