Cakades Incumbent Desa Baturoto, Keberatan Buat Fakta Integritas

oleh -153 views

Berandapublik.com – Kurang dari sebulan lagi, Calon Kepala Desa (Cakades) di Bengkulu Utara akan dipilih masyarakat menjadi sebagai orang nomor satu di Desa.

Semua calon berupaya untuk mencari simpatisan masyarakat agar ia dapat terpilih di ajang enam tahun sekali ini.

Main curang dengan dugaan Money politic bisa jadi dilakukan seorang calon yang jelas dilarang oleh UU Pilkada. Untuk menghindari hal tersebut, biasanya Cakades bersepakat untuk membuat fakta integritas. yang berisi sepakat tidak mengunakan money politic, agar berjalan sesuai dengan UU yang berlaku dan menciptakan pilkades yang aman tentram dan bersahaja.

Salah satu desa yang akan menentukan siapa kepala desanya ialah Desa Batu Roto Kecamatan Hulu Palik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun koresponden berandapublik.com, tampaknya Fakta Integritas yang biasa dibuat mengalami hambatan. Pasalnya salah satu calon yang merupakan incumbent diduga takut dan menolak menyetujui fakta integritas tersebut.

Dari salah satu calon Kades mengaku, ia sudah berupaya mengajak agar membuat dan menandatangani fakta integritas, namun Incumben menolak.
“saya sudah berupaya mengajak dan memberitau hal tersebut, namun raut mukanya seperti cemas. Malah dia mengatakan banyak proses yang harus kita lalui dan dikaji dulu,” kata sumber. Jumat, 17/6/22

Calon Kades lainnya juga menerangkan, di desa Batu Roto ada 4 calon kades, 3 diantaranya sepakat membuat fakta integritas sedangkan Satu calon, merupakan Incumben keberatan atas fakta integritas tersebut.

” di desa Batu Roto ini ada 4 calon, kami bertiga sudah sepakat. tidak tahu kenapa kok incumben ini sepertinya sangat keberatan untuk menyepakati perjanjian tersebut. Padahal money politic ini tidak bagus, akan merusak sistem di pemerintahan bahkan akan melahirkan pemipin yang tidak baik,” katanya.

Ainalyakin, Ketua PPKD Baturoto mengatakan, Dia sudah berusaha untuk mefasilitasi bagaimana agar semua Cakades berkumpul dan musyawarah membuat kesepatan bersama, tapi incumben tidak mau menghadirinya.
” Incumben enggan menghadirinya dengan alasan minta diundang resmi dari pihak PPKD sebagai panitia, itu bukan wewenang kami karena tidak ada di juknisnya,” kata Ainalyakin.

Ainalyakin menjelaskan, PPKD sudah menyampaikan permasalahan ini ke pihak kecamatan, bahkan ke panwas. Tetapi permasalahan tersebut masih menemui jalan buntu.
” kami sudah sampaikan ke kecematan untuk koordinasi, bahkan ke panwas kecematan. masalah ini belum juga menemui titik terangnya. Sebagai panitia pilkades, berharap masalah ini bisa terselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan epek atau hal-hal yang tidak diinginkan,” tutup Ainalyakin.

Dalam UU pilkada, money politic dilarang dan ada pidananya.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada pasal 187 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

  1. Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
  2. Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk ke dalam unsur “Ancaman pidana”.(mag)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.