6 Pj Kades di Kecamatan Kedurang Serentak Dilaporkan Ke APH, Ada Apa?

oleh -55 views

Berandapublik.com – Setelah sempat viral di berbagai pemberitaan media online, tentang keberangkatan beberapa Pj Kades Kedurang tanpa mengantongi izin dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bengkulu Selatan, Kini Persoalan Pj Kades.

Persolan dugaan rangkap jabatan Pj Kades di Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) oleh DPD LSM Topan RI Bengkulu Selatan. Jum’at,(03/09/2021).

Ketua DPD LSM Topan RI Bengkulu Selatan, Oni Lufti, membenarkan hal tersebut.

Dia mengatakan pihaknya sudah melaporkan beberapa Pj Kades di Kecamatan Kedurang dengan dugaan pelanggaran pidana dalam persoalan rangkap jabatan.

“Hal ini sudah kami laporkan hari ini jum’at (03/09/2021-red). Supaya kedepannya ada titik terang dan jangan sampai terulang lagi, sebab ini menyangkut keuangan negara yang dikeluarkan sebagai konsekwensi dari jabatan tersebut. Setiap rupiah uang negara harus dipertanggung jawabkan,” tegas Oni Lufi.

Diketahui 6 Pj Kades tersebut adalah Pj Kades Keban Agung III yang merangkap jabatan sebagai Anggota BPD Karang Agung, Pj Kades Muara Tiga merangkap jabatan sebagai Anggota BPD Muara Tiga, Pj Kades Lubuk Resam sebagai ASN Bidan Puskesmas Kedurang, Pj Kades Nanti Agung dan Pj Kades Lawang Agung ASN Guru Penerima Tunjangan Sertifikasi, serta Pj Kades Karang Agung ASN Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu.

Dijelaskan Oni Lufi, Ke 6 Pj tersebut di duga melanggar PP No 47 Th 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Th 2014 yang menyebutkan bahwah gaji dan tunjangan Kepala desa serta perangkat desa bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), dan dalam UU No 6 Th 2014 tersebut disebutkan bahwah Anggota BPD dilarang merangkap jabatan sebagai Kades/Perangkat desa, dan dituangkan juga melalui Perda Kab. BS, No 01 Th 2016 tentang Pemerintah desa bagian 12 larangan Perangkat desa pasal 139 poin I, yang berbunyi merangkap jabatan sebagai Ketua dan/anggota BPD, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten, dan jabatan lain yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan.

” Namun walaupun UU, PP serta Perda jelas membuat aturan larangan rangkap jabatan Anggota BPD serta jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk diangkat menjadi Kades maupun Pj Kades tetapi di Kecamatan Kedurang sangat banyak ditemukan mengangkangi aturan tersebut,” jelas Ketua LSM ini.

Oleh sebab itu kata Oni Lufi, Berdasarkan UU No 31 Tahun 1999 dan PP RI No 71 Tahun 2000 pihaknya dari lembaga swadaya masyarakat berharap kepada pihak aparat penegak hukum untuk dapat menindaklanjutinya.

“Kita sangat berharap kepada pihak aparat dapat segera menindaklanjuti permasalahan ini dan serius dalam menangani laporan yang kita sampaikan nantinya,” tutup Oni Lufi.(ans)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

No More Posts Available.

No more pages to load.